TANJUNG SELOR, Fokusborneo.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Utara (Kaltara) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memahami beratnya tantangan pembangunan di wilayah pedalaman dan perbatasan.
Kondisi geografis yang ekstrem membuat biaya pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut melambung tinggi.
Aspirasi ini disampaikan langsung anggota DPRD Kaltara dari Fraksi PKS, Muhammad Nafis, saat berdialog dengan Tim Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah 4 KPK RI di Tanjung Selor, Selasa (17/11/26).
Dalam pertemuan itu, Nafis menyoroti tingginya indeks kemahalan konstruksi di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Menurutnya, standar anggaran yang disamaratakan dengan daerah lain sangat menyulitkan pemerintah daerah dalam menyediakan fasilitas dasar bagi warga.
”Membangun jalan di pelosok atau menyiapkan jalur evakuasi medis darurat, termasuk akses ke SMA 18, itu biayanya tidak murah. Medan di perbatasan dan kepulauan punya tingkat kesulitan yang beda, jadi tidak bisa dipukul rata,” kata Nafis.
Selain persoalan jalan dan fasilitas publik, DPRD Kaltara juga menyinggung soal bantuan untuk sektor pertanian dan perikanan. Penyaluran bantuan kerap terhambat akibat tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
”Mayoritas warga kita, sekitar 60 persen, menggantungkan hidup sebagai petani dan nelayan. Mereka butuh dukungan nyata seperti alat dan mesin pertanian. Jangan sampai bantuan ini terhambat cuma karena masalah batas kewenangan,” ujar Nafis.
Untuk mengatasi hal ini, DPRD Kaltara mendesak adanya kebijakan afirmatif dari pemerintah pusat, salah satunya lewat penyesuaian Standar Satuan Harga (SSH) khusus untuk wilayah kepulauan dan perbatasan.
Merespons keluhan tersebut, Tim Korsup KPK RI menyarankan agar pemerintah daerah memaksimalkan forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
KPK juga menekankan pentingnya sinergi formal antarjenjang pemerintahan agar usulan anggaran untuk daerah terpencil tetap berjalan sesuai koridor hukum dan aturan yang berlaku.(**)












Discussion about this post