Gubernur Terima Audiensi Jajaran Kementerian ESDM

TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie menerima audiensi dari jajaran Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) di ruang kerjanya, Selasa (13/8). Rombongan jajaran instansi pemerintah pusat itu dipimpin oleh Tenaga Ahli Menteri ESDM Bidang Pemantauan Percepatan Pembangunan Infrastruktur, Simon L Himawan.

Dalam pertemuan itu, Gubernur mendengarkan sedikit perkembangan pembangunan Kaltara melalui sektor ESDM. Menurutnya, dalam beberapa waktu terakhir sudah ada perkembangan yang begitu cepat di sektor energi. “Sangat cepat progressnya, kami mengapresiasi atas perhatian yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada Kaltara,” kata Irianto.

Ke depan, Gubernur berharap usulan Kaltara dalam sektor energi bisa lebih diperbesar lagi porsinya. Pasalnya, kata Gubernur, ada beberapa rencana besar yang harus dikembangkan di Kaltara. Salah satunya adalah pengembangan Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI).

Hadir dalam pertemuan itu, Direktur Renbang Infrastruktur EBTKE Kesdm L.N. Puspa Dewi,  PPK LTSHE Dit Renbang  Infrastruktur EBTKE Kesdm Galan Jaesa Perdana dan Direksi PT. Adyawinsa Nick Nurrahman.

Seperti diketahui, Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (Ditjen EBTKE) Kementerian ESDM telah menyelesaikan pembangunan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) di Provinsi Kalimantan Utara sebanyak 285 unit.

Pembangunan PJU-TS di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun anggaran 2018 tersebar pada 5 kabupaten, yaitu Kota Tarakan 43 unit, Kabupaten Tarakan 65 unit, Kabupaten Bulungan 92 unit, Kabupaten Nunukan 55 unit, dan Kabupaten Malinau 30 unit.

“Pembangunan PJU-TS merupakan upaya Pemerintah dalam penyediaan listrik berupa penerangan untuk daerah yang belum terjangkau listrik PLN maupun daerah yang telah terlistriki PLN namun ingin mengurangi konsumsi listrik daerahnya,” jelasnya. Tidak saja itu, kata Gubernur, penyediaan listrik untuk Provinsi Kalimantan Utara merupakan wujud nyata kehadiran Pemerintah untuk wilayah yang berada di daerah perbatasan.(*/iik)