Menu

Mode Gelap
Capaian WTP Harus Berkorelasi dengan Pembangunan Daerah Gubernur Bantu Pembangunan Masjid Al Ikhlas Polairud Polda Kaltara Gubernur Santuni Pemilik Taman Pendidikan Alquran (TPA) Pantai Amal yang Terbakar Percepat Herd Immunity, Kodim Tarakan Gelar Serbuan Vaksin Untuk Pelajar Sinergikan Pemerintah Pusat dan Daerah, Pemprov Gelar Rakor GWPP

Daerah · 20 Sep 2022 09:35 WITA ·

777 Tenaga Honor di Pemkot Tarakan Tidak Memenuhi Syarat


Rdp DPRD bersama Pemkot soal pendataan tenaga honor di Kota Tarakan. Foto : Ist Perbesar

Rdp DPRD bersama Pemkot soal pendataan tenaga honor di Kota Tarakan. Foto : Ist

TARAKAN – DPRD Kota Tarakan memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan telah melakukan pendataan kepada tenaga honorer. DPRD berharap input data ini bisa selesai sebelum batas waktu telah ditetapkan Pemerintah pusat yakni 30 September 2022 ini.

Apresiasi tersebut, disampaikan pada saat anggota DPRD Kota Tarakan dari gabungan Komisi 1 dan 2 melakukan rapat dengar pendapat (Rdp) dengan Dinas Pendidikan (Disdik) dan Badan Kepegawain Daerah (BKD) dan BPKAD Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan, di Kantor DPRD, Senin (19/9/22). Rdp ini, membahas soal keberadaan tenaga honorer dilingkungan Pemkot Tarakan.

Ketua Komisi 2 DPRD Kota Tarakan Muhammad Yusuf mengatakan dari hasil inventarisir BKD, tenaga honorer di Pemkot Tarakan jumlahnya ada 2.876 orang. Dari jumlah tersebut, sudah 1.686 orang sudah di data dan sisanya 777 orang yang tidak memenuhi syarat. Sedangkan sebanyak 414 orang masih proses input data.

Ketua Komisi 2 DPRD Kota Tarakan Muhammad Yusuf. Foto : Ist.

“Batas akhirnya itu 30 September 2022 dan mudah-mudahan yang belum terinput 414 bisa masuk dan bisa diselesaikan sebelum batas waktu yang telah ditentukan. Untuk 777 tidak memenuhi syarat karena masa kerjanya, ijasahnya persyaratan administrassi lainnya, diharapkan bisa tetap dimanfaatkan,” kata Muhammad Yusuf.

Dijelaskan Yusuf Middu sapaan akrap Muhammad Yusuf, tenaga honorer yang sudah di data tersebut, semua tidak untuk penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Sebab P3K hanya diprioritaskan bagi tenaga pendidikan dan kependidikan.

“Sisanya itu hanya inventarisir saja berkenan dengan sebesar banyak jumlah tenaga honor diluar tenaga pendidikan dan kependidikan. Setelah di input ini, selanjutnya menunggu tindaklanjut dari pemerintah pusat kebijakannya seperti apa dan kedepan tidak ada lagi penambahan tenaga honor,” ujar politisi Nasdem.

Rdp DPRD bersama Pemkot soal pendataan tenaga honor di Kota Tarakan. Foto : Ist

Selaku Ketua Komisi 2 DPRD Kota Tarakan, Yusuf Middu memberikan apresiasi kepada Pemkot telah memaparkan tentang proses penginputan data honorer di Kota Tarakan. Baik tenaga honor pendidikan dan kependidikan maupun umum.

“Harapannya kedepan sebelum ada kebijakan dari pemerintah pusat berkenan dengan pendataan ini, tenaga honor yang ada ini tetap dimanfaatkan seperti biasa agar mereka dapat bekerja dan mendapatkan pekerjaan untuk memberikan nafkah kepada keluarganya,” pesan Yusuf Middu.(Mt)

Print Friendly, PDF & Email
Artikel ini telah dibaca 304 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

DPRD Tarakan akan bawa Persoalan Sengketan Lahan di Kawasan Bumi Perkemahan Binalatung ke Kemenhan

26 September 2022 - 19:42 WITA

Tanah Longsor di Jalan Anggrek, Ibu dan 3 Anak Nyaris Jadi Korban 

26 September 2022 - 17:46 WITA

Presiden: Ekonomi Digital Pesat, _Startup_ Indonesia Punya Banyak Peluang

26 September 2022 - 17:34 WITA

Tanggapi Dugaan Kasus Suap dan Korupsi, Presiden: Semua Sama di Mata Hukum

26 September 2022 - 17:22 WITA

Lantik 39 Pejabat, Gubernur Titip Tiga Hal

26 September 2022 - 17:16 WITA

Bertambah Penduduk, Hasan Basri Dorong Pemerintah Tambah Kuota Ibadah Haji

26 September 2022 - 15:10 WITA

Trending di Nasional
error: Alert: Content is protected !!