KRAYAN, Fokusborneo.com – Aksi pengibaran Bendera Dayak Borneo yang berdampingan dengan Sang Saka Merah Putih di jalur penghubung Krayan Induk dan Krayan Selatan, Kabupaten Nunukan, terus memantik perhatian.
Pengibaran simbol adat lokal di area jalan yang rusak parah di wilayah perbatasan RI-Malaysia tersebut dipandang murni sebagai ekspresi ketidakpuasan warga atas ketimpangan infrastruktur.
Penasihat Persekutuan Dayak Lundayeh (PDL) Provinsi Kaltara sekaligus Ketua DPC PDL Tarakan, Yonsep, meminta semua pihak untuk tidak terburu-buru memberikan stigma negatif terhadap aksi pemuda di wilayah perbatasan tersebut.
Yonsep menekankan pengibaran bendera tersebut hendaknya dilihat secara bijak sebagai bentuk penyampaian aspirasi, bukan ancaman terhadap kedaulatan negara.
Ia menegaskan gerakan tersebut murni reaksi spontan anak muda Krayan atas kondisi jalan yang memprihatinkan, bukan upaya untuk memisahkan diri dari NKRI.
“Ini bukan makar atau bentuk ketidaksukaan terhadap negara. Saya melihatnya sebagai reaksi spontan dan ekspresi ketidakpuasan anak-anak muda terhadap kondisi yang ada.” Yonsep.
Pemerintah diimbau tidak hanya menuntut loyalitas ideologi, tetapi juga membuktikannya melalui pembangunan infrastruktur nyata di garis depan perbatasan.
“Negara jangan hanya menuntut loyalitas ideologi. Tetapi masyarakat juga harus merasakan kehadiran negara melalui pembangunan, terutama akses jalan dan infrastruktur,” tambahnya.
Penanganan persoalan ini diharapkan menggunakan jalur komunikasi dan dialog yang tepat guna mencegah berkembangnya isu menjadi dinamika yang lebih luas.
“Yang paling penting adalah mencari tahu apa yang menjadi dasar dan motivasi mereka. Jangan sampai persoalan ini justru membesar karena pendekatan yang tidak tepat,” pesannya.
Sesuai dengan mekanisme internal, PDL terus melakukan pendataan dan penelusuran mengenai aksi sosial tersebut di tingkat lokal.
PDL telah menerima laporan internal terkait identitas kelompok pemuda yang terlibat dalam pengibaran bendera.
“Kami sudah menerima laporan. Sekarang masih kami koordinasikan dan identifikasi siapa saja yang terlibat. Setelah itu baru kami menentukan langkah komunikasi lebih lanjut,” bebernya.
Menurutnya, konsolidasi serta identifikasi internal tengah berjalan sebelum organisasi mengambil langkah komunikasi lebih lanjut dengan pihak-pihak terkait.
Masyarakat berharap adanya respons cepat dan bijak dari pemerintah pusat maupun daerah untuk segera memperbaiki akses Jalan Lingkar Krayan demi terwujudnya pemerataan pembangunan di wilayah perbatasan.(**)
Discussion about this post