JAKARTA – Wakil Ketua Komite II DPD RI sekaligus Ketua Tim Kerja Anggaran Komite II DPD RI, Hasan Basri, menilai risiko ketidakpastian ekonomi yang tinggi selama masa pandemi Covid-19 menjadi penyebab utama lambatnya penurunan suku bunga kredit perbankan untuk masyarakat. Kebijakan fiskal pemerintah, menjadi satu-satunya cara untuk menolong ekonomi Indonesia agar tidak terpuruk dalam kondisi resesi atau krisis.
Pernyataan itu disampaikan saat Hasan Basri menghadiri rapat kerja Komite IV DPD RI dengan Menteri Keuangan RI, Senin (21/6/21). Rapat kerja tersebut, juga dihadiri secara virtual oleh Menteri Keuangan RI Sri Mulyani beserta jajaran, anggota Komite I, II, III, IV DPD RI, Tim anggaran Komite I, II, III DPD RI dan lain-lain.
“Perekonomian global dan domestik mulai menunjukan trend pemulihan, namun masih dibayangi ketidakpastian sehingga perlu langkah antisipasi. Tantangan dalam pelaksanaan APBN 2021, perlu dimitigasi sejak dini untuk mengendalikan risiko dalam rangka mendukung konsolidasi fiskal di tahun 2023, defisit kembali maksimal 3 persen PDB,†kata Hasan Basri.
Hasan Basri menyampaikan penyebaran Covid-19 ini berdampak besar pada bisnis yang memerlukan perpindahan arus barang secara fisik, baik sebagai pembelian bahan baku maupun penjualan hasil produk. Industri pengolahan dan manufaktur, merupakan yang terdampak besar akibat wabah ini.
Sekalipun bank sudah menurunkan suku bunga, dikatakan Hasan Basri hal tersebut tidak akan menggairahkan kinerja sektor riil lantaran kasus Covid-19 di Indonesia masih tinggi.
“Kebijakan fiskal pada tahun 2022 perlu didukung dengan pengendalian inflasi, agar dapat memenuhi target sasaran 2-4 persen. Pencapaian target tersebut diharapkan sejalan dengan pemulihan ekonomi nasional, stabilitas nilai tukar rupiah, terjaganya pasokan barang, serta penguatan sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Bank Indonesia (BI) untuk pengendalian inflasi dan seluruh komponennya,†ujar Senator asal Kalimantan Utara.
Menurutnya, jika hanya mengharapkan dari pelaku usaha swasta, maka ekonomi RI justru akan sulit selamat dari resesi. Sebab, pelaku usaha swasta lebih berhati-hati dalam bertindak dan memberi keputusan.
“Karena swasta ini ada kehati-hatiannya, masih ragu. Jadi mereka kecenderungannya menunda. Nah, pemerintah ini kan enggak bisa menunda dalam situasi seperti ini, maka inisiatif pemerintahlah yang dominan. Memang dalam situasi krisis sekarang ini, bisnis yang berfungsi secara optimal adalah bisnisnya pemerintah,†tutup alumini Magister Hukum Universitas Borneo Tarakan.(**)
Discussion about this post