TARAKAN – Menindaklanjuti keluhan masyarakat terhadap pas masuk ke pelabuhan Malundung Kota Tarakan, Komisi 3 DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) rapat dengar pendapat dengan PT. Pelindo IV Cabang Tarakan dan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas pelabuhan (KSOP) Kota Tarakan.
Rapat yang dipimpin langsung Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Kaltara Supa’ad Hadianto dan berlangsung di Kantor Pelindo IV Cabang Tarakan, Rabu (9/6/21), membahas tentang pelayanan dan operasional di pelabuhan.
Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Kaltara Supa’ad Hadianto mengatakan pertemuan ini, menindaklanjuti keluhan masyarakat yang disampai ke DPRD Provinsi Kaltara. Keluhannya tersebut, terkait tingginya tarif tiket pas masuk khususnya untuk minibus penumpang.
“Disana itu (pelabuhan Malundung) sekali masuk 1 jam pertama Rp 15.000, kemudian 1 jam berikutnya bertambah Rp 2.000. Sehingga sangat membebani masyarakat,” ujar Supa’ad kepada Fokusborneo.com.
Dijelaskan Supa’ad, menurut keterangan dari pertemuan tersebut, tarif Rp. 15.000 itu merupakan kesepakatan antara pihak PT. Pelindo dan semua pemangku kepentingan yang beroperasional di areal PT. Pelindo dengan diputuskan melalui surat keputusan direksi.
“Karena disana itu merupakan objek vital nasional, jadikan harga ini untuk supaya masyarakat tidak terlalu lama aktifitas kendaraannya berada di dalam pelabuhan. Alasannya supaya menghindari kecelakaan yang mungkin terjadi, karena banyaknya mobilitas mobil pribadi yang tidak punya kepentingan di pelabuhan,” kata politisi Partai NasDem.
Setelah mendengarkan pemaparan dari PT. Pelindo, dikatakan Supa’ad Komisi 3 DPRD Provinsi Kaltara menginginkan ada penyesuaian tarif. Sebab di Bandara Juwata Tarakan pas masuk untuk minibus hanya Rp. 5.000.
“Kalau memang bisa diturunkan, kita minta diturunkan karena ada objek vital nasional lain juga di Bandara pas masuknya 1 jam pertama Rp. 5.000. Ini kan ada satu kesenjangan harga, ada margin harga yang 3 kali lipat. Kemudian di SDF itu hanya Rp. 4.000 di jam pertama nah ini kita minta penyesuaian,” jelas pria juga menjabat sebagai Sekretaris DPW Partai NasDem Kaltara.
Dikatakan Supa’ad, kedepan PT. Pelindo mempunyai rencana dengan menerapkan sistem pembayaran tidak ada tatap muka kecuali satu pelayanan pas masuk masih ada 1 orang yang berjaga. Semua ini dilakukan, demi menjaga keamanan karena menjadi pelabuhan ekspor-impor langsung.
“Jadi siapapun orang-orang yang mempunyai kepentingan di pelabuhan itu, mempunyai pas khusus untuk masuk disana. Sehingga ditagih dalam bentuk tahunan atau bulanan, tidak seperti sekarang ini. Kalau ada kapal asing kemudian ada banyak orang disitu, mereka merasa tidak aman pelabuhan. Supaya bagi orang-orang yang tidak punya kepentingan, agak dibatasi masuknya dengan salah satu pola menaikkan pas masuk itu,” tutup Supa’ad.(Wic)
Discussion about this post