Menu

Mode Gelap
Capaian WTP Harus Berkorelasi dengan Pembangunan Daerah Gubernur Bantu Pembangunan Masjid Al Ikhlas Polairud Polda Kaltara Gubernur Santuni Pemilik Taman Pendidikan Alquran (TPA) Pantai Amal yang Terbakar Percepat Herd Immunity, Kodim Tarakan Gelar Serbuan Vaksin Untuk Pelajar Sinergikan Pemerintah Pusat dan Daerah, Pemprov Gelar Rakor GWPP

Politik · 11 Nov 2022 17:16 WITA ·

Bawaslu Tarakan Lakukan Perubahan Divisi Sesuai Perbawaslu Baru 


Dian Antarja Anggota Bawaslu Tarakan Bersama Ramhat Nur Koord. Sekretariat Memberikan Sosialisasi Perbawaslu No 3 Tahun 2022 Kepada Awak Media. Foto: fokusborneo.com Perbesar

Dian Antarja Anggota Bawaslu Tarakan Bersama Ramhat Nur Koord. Sekretariat Memberikan Sosialisasi Perbawaslu No 3 Tahun 2022 Kepada Awak Media. Foto: fokusborneo.com

TARAKAN – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Tarakan melakukan perubahan divisi berdasarkan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum.

Dian Antarja anggota Bawaslu Tarakan didampingi Rahmat Nur selaku Koordinator Sekretariat Bawaslu, mengatakan bahwa sesuai dengan Perbawaslu yang baru, saat ini Bawaslu Tarakan melakukan penyesuaian dimana sebelumnya Ketua Bawaslu Tarakan Muhammad Zulfauzy Hasly memegang divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Sengketa menjadi Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Data dan Informasi.

“Karena ketua harus memegang Divisi SDM, Organisasi, Data dan Informasi, maka divisi sebelumnya dipindah ke pak Jupri, jadi beliau pak Jupri mengisi Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa,” jelas Dian.

width"450"

Lebih lanjut, posisi Dian Antarja yang sebelumnya memegang Divisi Pengawasan, Hubungan Masyarakat dan Hubungan Lembaga menjadi Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat.

“Yang divisi pengawasan dihilangkan, kenapa karena peran pengawasan tidak dibebankan dalam satu divisi atau satu orang, tetapi dibebankan kepada 3 anggota. Diperaturan baru divisi itu tidak ada (Pengawasan) yang ada anggota Bawaslu yang memang diberikan kewenangan menjalankan tugas serta berkewajiban menjalankan pengawasan,” terangnya.

Pengawasan ditetapkan kepada tiga anggota Bawaslu, namun jika ada lima anggota Bawaslu maka divisi hukum terpisah dari divisi parmas dan humas, hukum menyatu dengan divisi hukum dan penyelesaian sengketa.

Kemudian, saat ini Bawaslu Tarakan melakukan penguatan produk yang dinamakan JDIH Bawaslu. Jdih Bawaslu merupakan wadah bersama terkait dengan segala bentuk produk hukum dan sistematis dan tersistem baik itu SK, MoU, kerjasama, putusan dan dapat diakses oleh siapapun.

Selanjutnya, Bawaslu Tarakan juga memiliki pojok pengawasan, dimana ini adalah program pencegahan Bawaslu Tarakan, “Disini kita mengajak masyarakat melihat kinerja Bawaslu Tarakan, kita menerima masyarakat datang, sharing di pojok pengawasan, termasuk sosialisasi,” pungkasnya. (wic/iik)

Print Friendly, PDF & Email
Artikel ini telah dibaca 92 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Gerindra Minta Kenaikan Ongkos Haji Rp 69 juta Dikaji Ulang: Terlalu Berat untuk Rakyat

30 Januari 2023 - 22:54 WITA

Anggota DPRD KTT M Dahlan Melaksanakan Reses di Tana Lia

30 Januari 2023 - 10:19 WITA

Hasan Basri Sampaikan Aspirasi Masyarakat Kaltara Soal LPG 3 KG ke Dirjen Migas

28 Januari 2023 - 13:11 WITA

Dapat Gelar Warga Kehormatan DAD, Deddy Sitorus Menangis Haru

28 Januari 2023 - 11:52 WITA

Hanapi Serap Aspirasi Warga Desa Tideng Pale Timur

28 Januari 2023 - 10:06 WITA

Deddy Sitorus Serahkan Bantuan Untuk SMP Katolik Tarakan

27 Januari 2023 - 20:04 WITA

Trending di Pendidikan
error: Alert: Content is protected !!