TARAKAN – Penanganan banjir di Karang Harapan khususnya daerah sekitar Mako Yonif 613 Raja Alam hingga pemukiman warga di wilayah Embung Rawasari, akan dilakukan secara gotong-royong antara Pemerintah Kota Tarakan, Balai Wilayah Sungai (BWS), dan warga.
Hal itu, disampaikan Ketua Komisi II Simon Patino dalam kunjungan lapangan (kunlap) DPRD Kota Tarakan dari gabungan Komisi II dan III ke Embung Rawasari, Selasa (4/2/25).
“Untuk solusi jangka pendek kita akan gotong-royong. Jadi pihak masyarakat, Kementerian PUPR khususnya BWS, PU Kota kerjasama menangani masing-masing tanggungjawabnya,” katanya.

Simon mencontohkan BWS nanti tanggungjawab membuka pintu air di Embung Rawasari setiap ada hujan, warga membersihkan sampah serta tiang jembatan yang menghalangi aliran sungai. Sedangkan Dinas Pekerjaan Umum dan Tara Ruang Kota Tarakan, mengeruk sendimentasi pasir di saluran yang ada di kiri kanan jalan.

“Termasuk yang di depan Mako Yonif 613. Kami minta satu minggu itu diselesaikan,” pesannya.
Politisi Gerindra itu mengungkapkan mengurai permasalahan banjir ini, juga akan dilakukan pembongkaran jembatan milik warga yang bawahnya banyak tiang. Agar aliran air tidak tertahan sampah ikut terbawa arus.

Kunjungan DPRD Kota Tarakan ke Embung Rawasari soal penanganan banjir. Foto : Fokusborneo.com
“Maksudnya jembatan warga itu nanti mau dibuat simpel. Jadi ini kan volume jembatan lebih banyak dari yang ada, makanya mau disimpelkan atau dibuatkan dua jembatan,” bebernya.
Ia menjelaskan anggaran pembangunan jembatan ini, akan dibahas bersama-sama di DPRD. Estimasi anggaran dibutuhkan, masih menunggu perencanaannya selesai dibuat.
“Tadi teman-teman dewan sepakat siap mengalokasikan pokirnya untuk pembuatan jembatan dan pembongkaran. Saya minta teman-teman masing-masing yang di dapil Tarakan Barat nyiapin sekitar Rp 200 juta,” sebutnya.
Sementara, untuk penanganan jangka panjang, kata Simon akan dibuatkan pintu satu lagi di Embung Rawasari. Sehingga nantinya ada tiga pintu.
“Sebenarnya sudah diajukan, tapi belum di kabulkan dari pemerintah pusat,” tutupnya.(**)