TARAKAN, Fokusborneo.com – Permasalahan tumpang tindih lahan di RT 30, Kelurahan Karang Anyar Pantai, Tarakan semakin meruncing. Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di kantor DPRD Kota Tarakan, Rabu (17/9/25), menghasilkan keputusan penting.
Keputusan tersebut, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tarakan diberi waktu tiga hari untuk mencabut surat pembatalan 33 peta bidang tanah di wilayah tersebut.
RDP ini dihadiri perwakilan masyarakat yang diwakili Anggota DPRD Provinsi Kaltara, Dino Andrian, perwakilan BPN Kota Tarakan, Asisten 1 Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan, Ilyas, serta Ketua dan Anggota Komisi 1 DPRD Kota Tarakan.
Dalam RDP, Dino Andrian menyampaikan keresahan masyarakat terkait penerbitan surat BPN Tarakan bernomor 175 yang membatalkan 33 peta bidang tanah. Ia menilai pembatalan ini sebagai bentuk perampokan negara terhadap hak warga masyarakat.
”Ini produknya BPN juga dan dalam proses penerbitannya itu berbiaya melalui program PTSL. Tiba-tiba hari ini secara sepihak, tanpa ada pemberitahuan, dinyatakan tidak berlaku lagi,” ujar Dino.
Ia menegaskan masyarakat menuntut pencabutan surat tersebut. “Kami minta kepada pihak Kantah (Kantor Pertanahan) agar mencabut surat 175 berkaitan dengan pembatalan 33 peta bidang tanah di RT 30 Karang Anyar,” kata Dino.
Meskipun ia berharap surat itu dicabut hari itu juga, ia bersedia menunggu tiga hari seperti yang dijanjikan oleh BPN.
Perwakilan BPN Tarakan, Mahirda, menjelaskan pembatalan dilakukan karena pada satu objek yang sama tidak bisa diterbitkan lebih dari satu sertifikat.
“Kami meyakini bahwasanya objek berada di atas bidang-bidang tanah tersebut,” jelasnya.
Ia merujuk pada Pasal 34 ayat 1 Peraturan Menteri Agraria Nomor 21 Tahun 2020 yang menyatakan satu bidang tanah hanya bisa memiliki satu sertifikat.
Menanggapi hal ini, Asisten 1 Pemkot Tarakan, Ilyas, mendesak BPN untuk mempertimbangkan fakta di lapangan dan nurani, tidak hanya berpatokan pada administrasi.
“Kami berharap agar pihak Kantah (Kantor Pertanahan) ini betul-betul melihat kenyataan ini, supaya asumsi masyarakat bahwa posisi kita sebagai instansi pemerintah tidak memihak,” tegas Ilyas.
Ia juga mengingatkan peta bidang masih merupakan tahap awal dan masih jauh dari finalisasi.
Ketua Komisi 1 DPRD Kota Tarakan, Adyansa, menyebutkan ada tiga poin kesepakatan dalam RDP.
Pertama, BPN bersama pimpinan Kantor Pertanahan Kota Tarakan diberikan waktu paling lambat tiga hari untuk memberikan informasi terkait pembatalan 33 peta bidang tersebut.
“Paling lambat hari Jumat, informasi itu sudah didapatkan,” kata Adyansa.
Poin kedua, BPN diminta untuk tetap melakukan mediasi antara pihak yang memiliki sertifikat dan perwakilan masyarakat RT 30 di Kantor Pertanahan.
Poin terakhir, BPN diminta berkoordinasi dengan Pemkot terkait peta bidang di masyarakat untuk mencegah konflik.
Politisi PKS itu menekankan pentingnya penyelesaian masalah sebelum sertifikat terbit. Ia juga menyatakan mediasi adalah langkah awal, dan jika tidak ada solusi, masalah ini akan berujung di pengadilan.
Adyansa berharap masyarakat dan pemilik sertifikat dapat menemukan titik temu agar tidak ada pihak yang dirugikan.
”Mudah-mudahan dengan apa yang dilakukan ini, apa yang diperjuangkan masyarakat, hak betul-betul bisa kembali ke masyarakat,” tutup Adyansa.(**)
Discussion about this post