JAKARTA, Fokusborneo.com – Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), H. Achmad Djufrie, SE., MM., menegaskan kemajuan Kaltara tidak bisa hanya mengandalkan pundak pemerintah sendirian.
Hal ini disampaikannya saat menghadiri Deklarasi Gubernur Kaltara bersama pimpinan perusahaan di Hotel Lumire, Jakarta, Senin (20/4/26).
Pertemuan tersebut menjadi momentum penting bagi Pemprov Kaltara untuk menyelaraskan visi dengan dunia usaha dalam payung Corporate Social Responsibility (CSR), demi mendukung target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.
Dalam arahannya, Achmad Djufrie menekankan kolaborasi ini adalah solusi cerdas untuk mempercepat pembangunan di kawasan yang sulit dijangkau, seperti wilayah perbatasan dan pelosok desa.
”DPRD menyambut baik inisiatif ini. Sinergi antara pemerintah dan dunia usaha perlu terus diperkuat agar program pembangunan berjalan optimal dan benar-benar tepat sasaran,” ujar Djufrie.
Menurut politisi tersebut, jika dana CSR dikelola secara terpadu dan selaras dengan program pemerintah, maka dampaknya akan jauh lebih terasa bagi masyarakat luas.
Ia berharap deklarasi ini bukan sekadar seremoni, melainkan awal dari aksi nyata di lapangan. Seperti menyelaraskan dana CSR dengan prioritas pembangunan daerah agar tidak tumpang tindih.
Selain itu, memfokuskan bantuan pada infrastruktur dan kesejahteraan di wilayah perbatasan. Serta mengajak perusahaan memandang CSR sebagai investasi jangka panjang bagi stabilitas daerah.
Melalui komitmen bersama ini, diharapkan Kaltara dapat tumbuh menjadi provinsi yang lebih inklusif, di mana sektor swasta menjadi mitra strategis dalam menghapus kesenjangan ekonomi di Bumi Benuanta.(**)
Discussion about this post