TANJUNG SELOR, Fokusborneo.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Achmad Djufrie, menyambut baik upaya konkret pemerintah pusat dalam mendorong percepatan pembangunan di kawasan perbatasan.
Komitmen ini disampaikan menyusul kunjungan kerja serta rapat koordinasi terbatas bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Jenderal Polisi (Purn) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D, Selasa (6/10/26).
Menurut Achmad Djufrie, wilayah perbatasan Kaltara yang berstatus sebagai beranda depan negara memerlukan perhatian khusus, terutama dalam hal konektivitas dan pemerataan infrastruktur agar dapat menjawab kebutuhan riil masyarakat di lapangan.
”Kawasan perbatasan Kalimantan Utara sangat membutuhkan konektivitas dan infrastruktur yang mampu menjawab kondisi serta kebutuhan masyarakat di lapangan,” ujar Achmad Djufrie.
Ia menambahkan penguatan konektivitas antarwilayah perbatasan sangat krusial untuk membuka keterisolasian daerah, memperlancar distribusi logistik, serta mempermudah mobilitas warga.
Berdasarkan estimasi kebutuhan perencanaan pembangunan jalan perbatasan Kaltara untuk periode 2027–2029 yang mencakup jalur Malinau, Nunukan, hingga Krayan, diperkirakan membutuhkan anggaran hingga Rp32 triliun.
Melalui sinergi bersama Mendagri dan pemerintah pusat, Achmad Djufrie berharap pembangunan infrastruktur ini tidak hanya membuka akses keterhubungan wilayah yang selama ini menghadapi tantangan geografis berat, tetapi juga mampu mendongkrak perekonomian lokal dan memperkuat akses terhadap pelayanan publik bagi masyarakat perbatasan.
”Dengan infrastruktur yang memadai, kita mendorong mobilitas yang lebih mudah, distribusi yang lebih lancar, serta aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan semakin terbuka,” pungkasnya.(**)
Discussion about this post