TARAKAN, Fokusborneo.com – Penurunan signifikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) untuk tahun 2026 telah menciptakan situasi fiskal yang sulit.
Hal ini memaksa sebagian besar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengambil sikap bertahan atau “defensif”.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kaltara, Syamsuddin Arfah, menyoroti kondisi anggaran daerah yang diprediksi merosot tajam hingga hampir satu triliun rupiah.
”Sekarang itu posisinya saat ini OPD itu lebih kepada sifatnya defense ya. Jadi OPD itu sifatnya defensive,” ujar Syamsuddin, Jumat (21/11/25).
Penurunan ini tergolong drastis. Anggaran Kaltara diperkirakan berkurang hingga Rp917 miliar, yakni dari Rp3,1 triliun pada tahun 2025 menjadi sekitar Rp2,2 triliun di tahun 2026.
Menurut Syamsuddin Arfah, sikap defensive ini muncul karena OPD dihadapkan pada keterbatasan dana yang ekstrem, terutama setelah belanja wajib seperti gaji dan program esensial dialokasikan.
”Jadi mereka defensive saja istilahnya mereka lebih cenderung bertahan. Mau jalan, apa yang bisa dijalankan dengan kondisi kayak gini. Dan rata-rata saya lihat OPD itu begitu,” jelasnya.
Dengan total anggaran yang menyusut, Syamsuddin memperkirakan alokasi dana untuk kegiatan non-wajib atau dana yang bisa diprogramkan secara bebas di luar gaji dan kebutuhan pokok, hanya tersisa sekitar Rp400-500 miliar.
Kondisi ini membuat OPD tidak bisa berbuat banyak dan hanya fokus menjalankan program yang sudah ada.
Syamsuddin berharap, meskipun dalam kondisi yang serba defensive, proyek-proyek prioritas yang sangat dibutuhkan masyarakat, seperti pembangunan beberapa SMA baru, dapat diselamatkan dan tetap dijalankan.(*/mt)
Discussion about this post