TARAKAN, Fokusborneo.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tarakan terus mengawal permasalahan penghentian sementara (suspend) operasional lima Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Tarakan.
Sebagai tindak lanjut dari Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang telah digelar sebelumnya, DPRD Kota Tarakan memastikan akan secara resmi melayangkan surat ke Badan Gizi Nasional (BGN) pada minggu ini.
Hal tersebut ditegaskan Ketua Komisi II DPRD Kota Tarakan, Simon Patino. Ia menyampaikan langkah bersurat ke BGN secara kelembagaan merupakan keputusan akhir yang telah disepakati bersama guna mendorong pembukaan kembali lima dapur yang saat ini masih berstatus suspend.
”Kemarin kita sepakat bahwa langkah terakhir dari DPRD secara kelembagaan akan menyurat ke BGN untuk membuka lima dapur yang di-suspend. Suratnya mungkin minggu ini akan kita kirim,” ujar Simon, Rabu (5/8/26).
Simon menjelaskan kelima dapur yang di-suspend tersebut dikelola tiga yayasan di Tarakan, yaitu Yayasan Kristen Toraja, Yayasan Pangan Emas Kaltara, dan Yayasan Sadewa Pejuang Bergizi.
Durasi penghentian operasionalnya bervariasi, mulai dari 27 hari hingga yang terlama mencapai 122 hari pada Dapur Pamusian 1 milik Yayasan Kristen Toraja.
Ia menilai penghentian operasional yang berlarut-larut ini sangat memprihatinkan, terlebih bagi dapur yang pada dasarnya sudah menyelesaikan seluruh catatan evaluasi atau perbaikan yang dipersyaratkan.
”Satu penghentian (suspend) memang berarti ada temuan yang harus di-clear-kan. Tapi pertanyaan kita, ada beberapa dapur yang sudah clear tapi sampai hari ini belum dibuka. Contohnya Yayasan Kristen Toraja itu, sudah 122 hari tidak dibuka,” jelasnya.
Menurut Simon, perhatian utama DPRD Kota Tarakan dalam masalah ini bukanlah semata-mata soal keberlanjutan operasional dapurnya, melainkan nasib ribuan anak sekolah di Kota Tarakan yang kehilangan hak mereka untuk menerima program makanan bergizi gratis.
”Yang paling saya lihat bukan masalah dapurnya, tapi masalah anak-anak kita, anak-anak Kota Tarakan yang harusnya mempunyai hak untuk mendapatkan makanan bergizi gratis. Dengan ditutupnya dapur-dapur ini, anak-anak kita tidak dapat. Kalau lima dapur dikali 2.000 penerima saja, sudah ada 10.000 anak yang terdampak. Ini yang sangat kita sayangkan,” tegas Simon.
Banyaknya keluhan dari masyarakat dan orang tua murid yang mempertanyakan alasan belum jalannya kembali program tersebut semakin mendorong DPRD untuk bergerak cepat.
Melalui surat resmi yang akan dikirimkan ke BGN minggu ini, DPRD Tarakan berharap BGN dapat memberikan kejelasan serta pertimbangan bijak agar dapur yang telah memenuhi syarat dapat segera diaktifkan kembali demi kepentingan anak-anak di Kota Tarakan.(**)
Discussion about this post