Menu

Mode Gelap

KPH Tarakan · 17 Mei 2024 15:47 WITA ·

Sinkronisasi Penyuluhan, KPH Rangkul Stakeholder


					KPH Tarakan
SINKRONISASI : Kepala UPTD KPH Tarakan, Ridwanto Suma saat memimpin jalannya diskusi pada FGD Sinkronisasi Kegiatan Penyuluhan Masyarakat di Kota Tarakan dengan sejumlah stakeholder terkait, Jum’at (17/4) pagi. Perbesar

KPH Tarakan SINKRONISASI : Kepala UPTD KPH Tarakan, Ridwanto Suma saat memimpin jalannya diskusi pada FGD Sinkronisasi Kegiatan Penyuluhan Masyarakat di Kota Tarakan dengan sejumlah stakeholder terkait, Jum’at (17/4) pagi.

TARAKAN – Jum’at (17/4) pagi, di ruang pertemuan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kota Tarakan digelar kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Sinkronisasi Kegiatan Penyuluhan Masyarakat di Kota Tarakan.

Kegiatan ini bertujuan untuk menyelaraskan kegiatan penyuluhan kehutanan dengan kegiatan sejenis lainnya yang direalisasikan oleh instansi atau institusi terkait lainnya. Utamanya, bagi kumpulan masyarakat yang menjadi binaan Dinas Kehutanan (Dishut) secara legal dan berada didalam kawasan hutan lindung. Dalam hal ini, disebut sebagai Kelompok Tani Hutan (KTH) pemegang izin Perhutanan Sosial (PS).

width"300"

blank

width"300"

Dalam penjelasannya, Kepala UPTD KPH Kota Tarakan, Ridwanto Suma menuturkan bahwa FGD ini menjadi salah satu sarana penting yang dilakukan KPH Tarakan guna mengetahui sejumlah kegiatan yang dilakukan stakeholder terkait pada wilayah kerja KPH Tarakan. Lebih jauh lagi, juga untuk memastikan kegiatan yang dilakukan tersebut benar-benar tepat sasaran dan berada dalam jalur yang benar secara hukum.

“KPH Tarakan memiliki sejumlah kegiatan yang disesuaikan dengan kewenangannya. Dalam hal ini, didalam wilayah kerja Unit VI Tarakan, ada beberapa KTH yang sudah memegang izin PS. Tapi, ada juga yang belum,” jelasnya.

Dengan pemahaman umum akan adanya kegiatan KPH Tarakan tersebut, diharapkan stakeholder seperti pihak kelurahan, dinas teknis, dan lainnya dapat berkegiatan ataupun merealisasikan program kerjanya pada koridor yang sejalan dengan apa yang sudah dimiliki KPH Tarakan.

width"300"

“Tentunya, diharapkan bantuan yang disalurkan stakeholder tersebut dapat tersampaikan ke pemegang izin legal, bukan yang tidak berizin maupun bentukan baru,” tutupnya. (*/tim)

Print Friendly, PDF & Email
Artikel ini telah dibaca 71 kali

blank badge-check

Redaksi

blank blank blank blank
Baca Lainnya

KPH Tarakan Bina 9 Kelompok Perhutanan Sosial

25 Mei 2024 - 18:10 WITA

blank

“Zona Kuning” HL Terus Dipantau

25 Mei 2024 - 17:52 WITA

blank

Bersihkan Pekarangan Kantor, KPH Kerja Bakti

22 Mei 2024 - 12:21 WITA

blank

Resor Pimping, Garda Terdepan Kawal Delta Kayan

22 Mei 2024 - 12:11 WITA

blank

Program dan Bantuan Disesuaikan Kebutuhan KPS

21 Mei 2024 - 10:50 WITA

blank

1 Bekantan Dilepasliarkan KPH-BKSDA di Hutan Lindung 

18 Mei 2024 - 13:43 WITA

blank
Trending di KPH Tarakan