BALIKPAPAN, Fokusborneo.com – Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Balikpapan, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), dan Kabupaten Paser memperkuat sinergi untuk menjaga stabilitas harga sekaligus memastikan ketersediaan pangan di tengah meningkatnya risiko El Nino.
Upaya tersebut dibahas dalam High Level Meeting (HLM) Gabungan TPID yang digelar di Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Balikpapan, Selasa (11/8/2026). Pertemuan ini menjadi forum untuk menyusun langkah strategis menghadapi potensi gangguan produksi pangan akibat kemarau panjang.
Kepala Perwakilan BI Balikpapan, Robi Ariadi, mengatakan penguatan kerja sama antardaerah menjadi semakin penting karena sebagian besar kebutuhan pangan Balikpapan dan PPU masih dipasok dari luar Kalimantan Timur, terutama Jawa dan Sulawesi Selatan.
“Risiko El Nino yang semakin menguat perlu kita antisipasi bersama, terutama karena daerah sentra produksi yang menjadi sumber pasokan pangan bagi Kalimantan Timur telah menghadapi risiko kekeringan,” ujar Robi.
Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi mengganggu kesinambungan pasokan sekaligus memberikan tekanan terhadap harga pangan. Dalam tiga tahun terakhir, komoditas pangan atau volatile food menjadi salah satu komponen yang cukup besar memengaruhi inflasi di Balikpapan dan PPU.
Karena itu, penguatan produksi pangan lokal dan diversifikasi sumber pasokan dinilai menjadi langkah penting untuk memperkuat aspek 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
Salah satu langkah konkret yang ditempuh adalah memperluas Kerja Sama Antardaerah (KAD). Dalam HLM tersebut dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kota Balikpapan dengan Pemerintah Kabupaten Karo dan Pemerintah Kabupaten Bulukumba. Kerja sama juga dilakukan antara Pemerintah Kabupaten PPU dengan Pemerintah Kabupaten Karo.
Kerja sama tersebut diarahkan untuk memperluas dan mendiversifikasi sumber pasokan pangan, terutama komoditas hortikultura seperti wortel, kentang, dan buah-buahan, serta komoditas pangan, perikanan, dan hortikultura lainnya yang memiliki potensi produksi di daerah mitra.
Sebagai tindak lanjut operasional, turut ditandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Dinas Perdagangan Kota Balikpapan dengan Dinas Perdagangan Kabupaten Karo, Perumda Manuntung Sukses dengan APINDO Kabupaten Karo, serta Perumda Manuntung Sukses dengan Asosiasi Pedagang Kabupaten PPU.
Robi menjelaskan, PKS tersebut menjadi instrumen untuk menghubungkan produsen, pemasok, distributor, BUMD hingga pedagang antardaerah. Dengan begitu, distribusi komoditas pangan strategis diharapkan berlangsung lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan.
“Kerja sama ini bukan hanya sebatas kesepakatan, tetapi harus ditindaklanjuti dalam bentuk transaksi yang nyata sehingga pasokan pangan dapat lebih terjamin,” katanya.
Selain memperluas sumber pasokan, TPID juga mendorong peningkatan produktivitas pertanian melalui penerapan Good Agricultural Practices (GAP).
Komitmen tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan Workshop Tani Camp 2026 yang melibatkan kelompok tani dan pelaku pertanian. Kegiatan ini diarahkan untuk meningkatkan kemampuan petani dalam menerapkan teknik budidaya yang lebih produktif, efisien, dan berkelanjutan.
Di PPU dan Balikpapan, Workshop Tani Camp dilaksanakan pada 12–13 Agustus 2026 dengan fokus pada budidaya cabai, terong, dan tomat. Sementara di Kabupaten Paser, kegiatan serupa telah berlangsung pada 6–7 Agustus dengan fokus budidaya padi dan ayam petelur.
Kegiatan tersebut juga melibatkan TP-PKK, kelompok pra-sejahtera, kelompok kelurahan madani, serta perwakilan siswa dan guru tingkat SMP dan SMA sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan dari tingkat rumah tangga.
Dalam HLM juga disampaikan perkembangan tindak lanjut komitmen pengendalian inflasi periode Mei 2026. Salah satunya melalui pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM), Pasar Murah, dan Operasi Pasar.
Hingga Agustus 2026, Balikpapan telah melaksanakan 82 kegiatan, PPU sebanyak 45 kegiatan, dan Paser sebanyak 139 kegiatan.
Di Balikpapan, penguatan 4K juga dilakukan melalui pendistribusian 1.500 bibit ikan nila, edukasi belanja bijak, business matching SPPG–MBG, serta mitigasi El Nino lintas sektor. Fokusnya mencakup pengamanan ketersediaan air, ketahanan pangan, pencegahan kebakaran hutan dan lahan, hingga peningkatan kesiapsiagaan masyarakat.
Sementara di PPU, langkah pengendalian inflasi dilakukan melalui gerakan tanam cabai dan tomat di lahan pekarangan, fasilitasi bibit dan sarana pertanian, optimalisasi lahan padi, serta penguatan sektor perikanan dan peternakan.
Pemantauan BBM dan LPG, penguatan infrastruktur integrasi data harga dan neraca pangan juga terus dilakukan sebagai dasar dalam perumusan kebijakan.
Menghadapi potensi El Nino, PPU juga memperkuat pengamanan produksi dan ketersediaan air melalui pemantauan risiko kekeringan, pengusulan irigasi perpipaan dan perpompaan, penguatan embung, serta penetapan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi.
Di Kabupaten Paser, pengendalian dilakukan melalui inspeksi mendadak pasar, pengawasan distribusi, monitoring LPG 3 kilogram bersubsidi, serta penyaluran bantuan pangan kepada 22.913 penerima.
Akses pangan masyarakat juga diperkuat melalui 67 Rumah Pangan Kita dan Outlet Pangan Paser yang berfungsi sebagai kanal distribusi sekaligus penyeimbang harga.
HLM Gabungan tersebut menghasilkan lima langkah lanjutan yang akan dilakukan hingga akhir 2026.
Pertama, meningkatkan frekuensi dan mempercepat pelaksanaan GPM, Pasar Murah, dan Operasi Pasar dengan prinsip 3T, yakni tepat waktu, tepat lokasi, dan tepat sasaran.
Kedua, memperluas jaringan toko atau kios penyeimbang serta Rumah Pangan Kita di pusat keramaian dan kawasan permukiman.
Ketiga, mengoptimalkan pemanfaatan Belanja Tidak Terduga (BTT) sesuai ketentuan serta Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP), terutama untuk komoditas strategis yang mengalami tekanan harga.
Keempat, memperkuat ketahanan pangan daerah melalui peningkatan produktivitas pertanian, pengembangan urban farming, pemanfaatan lahan pekarangan, dukungan sarana produksi dan irigasi, serta perluasan kerja sama antardaerah.
Kelima, memperkuat early warning system sebagai langkah antisipasi terhadap potensi kenaikan harga dan gangguan pasokan pangan.
Robi menegaskan, seluruh langkah tersebut perlu dijalankan secara konsisten dan terintegrasi agar pengendalian inflasi tidak hanya bersifat reaktif ketika harga mengalami kenaikan, tetapi juga mampu mengantisipasi risiko sejak dini.
Komitmen memperkuat kerja sama antardaerah juga ditandai dengan pembukaan kontainer komoditas hortikultura asal Kabupaten Karo di halaman Kantor Perwakilan BI Balikpapan.
Komoditas tersebut merupakan bagian dari realisasi kerja sama pasokan antara daerah penghasil dengan Balikpapan. Prosesi pembukaan kontainer disaksikan langsung oleh para kepala daerah dan pemangku kepentingan yang hadir dalam rangkaian HLM.
Kehadiran pasokan hortikultura dari Karo menjadi bukti bahwa KAD mulai bergerak dari kesepakatan menuju transaksi dan distribusi komoditas secara nyata.
“Ini menjadi langkah konkret untuk memastikan kesinambungan pasokan sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah,” ujar Robi.
Melalui penguatan produksi lokal, diversifikasi daerah pemasok, perbaikan distribusi, dan antisipasi risiko El Nino, TPID Balikpapan, PPU, dan Paser bersama Kantor Perwakilan BI Balikpapan berupaya menjaga pasokan pangan tetap tersedia dan harga tetap terkendali hingga akhir tahun. (**)
Discussion about this post