TIDENG PALE, Fokusborneo.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tana Tidung menggelar Rapat Paripurna ke-3 Masa Sidang I Tahun 2026 dengan agenda penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025, Senin (30/3/2026).
Rapat yang berlangsung di Gedung DPRD Tana Tidung ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Tana Tidung, Jamhari, serta dihadiri Wakil Bupati, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah, kepala OPD, tokoh masyarakat, dan berbagai elemen undangan lainnya.
Dalam pembukaannya, Jamhari memastikan rapat telah memenuhi kuorum dengan kehadiran 16 dari total 20 anggota DPRD, sehingga paripurna dinyatakan sah dan terbuka untuk umum.
Momentum rapat yang masih dalam suasana Idul Fitri 1447 Hijriah juga dimanfaatkan untuk mempererat hubungan antara legislatif dan eksekutif.
“Atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRD, kami mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, mohon maaf lahir dan batin,” ujar Jamhari.
Ia menegaskan, pelaksanaan paripurna LKPJ merupakan bagian penting dalam mekanisme pengawasan DPRD terhadap jalannya pemerintahan daerah. Menurutnya, sinergi yang kuat antara DPRD dan pemerintah daerah menjadi kunci dalam mendorong peningkatan kinerja pembangunan di Tana Tidung.
Pendapatan Daerah Lampaui Target
Dalam rapat tersebut, Wakil Bupati Tana Tidung, sabri membacakan nota pengantar LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2025. Disebutkan bahwa realisasi pendapatan daerah mencapai Rp1,07 triliun atau 104,79 persen dari target sebesar Rp1,02 triliun.
Capaian tersebut ditopang oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terealisasi hingga 168,19 persen, pendapatan transfer sebesar 102,83 persen, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 54,47 persen.
Sementara itu, realisasi belanja daerah tercatat sebesar Rp1,16 triliun atau 81,31 persen dari total anggaran Rp1,43 triliun.
Capaian Pembangunan dan Tantangan
Secara umum, kinerja pembangunan daerah menunjukkan hasil positif. Namun, pemerintah daerah juga mencatat adanya tantangan, terutama penurunan pertumbuhan ekonomi sebesar 2,48 persen yang dipengaruhi kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.
Di sisi lain, indikator pembangunan manusia justru mengalami peningkatan sebesar 1 persen. Berbagai sektor layanan dasar juga menunjukkan capaian yang cukup baik, di antaranya sektor pendidikan sekitar 80 persen, kesehatan 98,28 persen, infrastruktur dan permukiman 91,47 persen, serta sektor sosial 95,98 persen.
Menanggapi hal tersebut, Jamhari menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program pembangunan agar ke depan lebih tepat sasaran.
“LKPJ ini menjadi bahan evaluasi bersama. DPRD akan mencermati secara detail agar rekomendasi yang diberikan benar-benar mampu meningkatkan kualitas pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Dorongan Perbaikan dan Penguatan Sinergi
Pemerintah Kabupaten Tana Tidung dalam laporannya menyampaikan bahwa LKPJ merupakan bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sekaligus pijakan untuk perbaikan kebijakan ke depan.
Jamhari pun menyambut baik hal tersebut dan berharap komunikasi serta koordinasi antara legislatif dan eksekutif terus diperkuat.
“Kami berharap sinergi ini terus terjaga. Dengan kolaborasi yang baik, kita optimistis pembangunan di Kabupaten Tana Tidung dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan,” ujarnya.
Rapat paripurna juga dirangkaikan dengan penyerahan dokumen LKPJ dari pemerintah daerah kepada DPRD, sebelum akhirnya ditutup secara resmi dengan doa bersama.(**)
Discussion about this post