TARAKAN, Fokusborneo.com – Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Muhammad Hatta, menegaskan bahwa lonjakan kasus HIV/AIDS di Kaltara tidak bisa lagi ditangani dengan cara-cara biasa.
Dalam Rapat Koordinasi Strategis yang digelar di Ruang Rapat Kantor Badan Penghubung (Banhub) Kaltara, Tarakan, Senin (9/2/26), Hatta menyerukan langkah ekstrem yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat.
Hatta menyatakan dukungannya terhadap usulan langkah radikal untuk menekan angka pengidap yang terus meningkat. Menurutnya, hal pertama yang harus dilakukan adalah penyamaan persepsi antara pemerintah dan pemangku kepentingan.
”Kita harus sepakat dulu, apakah persoalan HIV/AIDS ini merupakan ancaman serius buat kita atau bukan? Jika kita sepakat ini membahayakan, maka tidak bisa lagi kita sebatas menyampaikan edukasi semata. Harus ada langkah ekstrem,” ujar Hatta tegas.
Ia memberikan komparasi dengan penanganan kriminalitas (perampokan) di masa lalu, di mana keterbatasan aparat kepolisian dapat tertutupi berkat bantuan kelompok masyarakat yang turun langsung ke lapangan. Strategi serupa, menurut Hatta, perlu diadaptasi dalam upaya pencegahan penyakit menular ini.
Hatta menyoroti pentingnya payung hukum atau regulasi yang kuat agar masyarakat, hingga tingkat RT, memiliki dasar untuk bertindak memantau lingkungannya, termasuk pengawasan terhadap indekos atau lokasi yang berisiko menjadi tempat penularan.
”Masyarakat tahu di lingkungan mereka ada kos-kosan yang dicurigai. Tapi tanpa regulasi, tindakan masyarakat akan terbentur masalah HAM. Jika ada aturan yang jelas, masyarakat bisa terlibat tanpa melanggar hukum,” jelasnya.
Lebih lanjut, Politisi PPP itu mengingatkan pola penularan saat ini semakin sulit dideteksi karena perkembangan teknologi informasi (IT).
”Mereka (pelaku risiko tinggi) lebih canggih sekarang dengan media sosial dan IT. Kalau kita tidak melibatkan masyarakat untuk sama-sama membasmi ini, kita hanya akan menghabiskan waktu di ruang rapat tanpa hasil yang nyata,” pungkas Hatta.
Sementara itu, rapat ini dihadiri jajaran lintas sektoral, di antaranya Wakil Ketua DPRD Kaltara Muhammad Nasir, Ketua Komisi IV Tamara Moriska, Wakil Ketua Komisi IV Syamsuddin Arfah, Anggota Komisi IV, Vamelia, Listiani, dan Dino Andrian serta Anggota Komisi I Ladullah.
Sedangkan dari Pemprov Kaltara, diwakili Asisten I Bidang Pemerintahan Datu Iqro, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Direktur RSUD dr. H. Jusuf SK.(*/mt)
Discussion about this post