TARAKAN, Fokusborneo.com – Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) bergerak cepat merampungkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
Salah satu fokus krusial yang tengah digodok adalah penyelesaian tumpang tindih lahan antara kawasan pemukiman warga dengan Proyek Strategis Nasional (PSN) Kawasan Industri di Mangkupadi, Kabupaten Bulungan.
Hal ini diungkapkan Sekretaris Pansus II DPRD Kaltara, Muhammad Nasir, di saat pembahasan lanjutan Raperda RTRW di Kantor Badan Penghubung (Banhub) Pemprov Kaltara di Kota Tarakan, Rabu (20/5/26).
Rapat ini dipimpin langsung Muhammad Nasir dan dihadiri Wakil Ketua DPRD Kaltara Muddain, serta sejumlah Anggota Pansus II lainnya seperti Muhammad Nafis, Dino Andrian, Rakhmat Sewa, Saleh, dan Hj. Aluh Berlian.
Guna menyelaraskan substansi tata ruang, pihak legislatif juga menghadirkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Provinsi Kaltara serta DPUPR Kabupaten Bulungan..
Muhammad Nasir menjelaskan alih-alih bertolak ke kementerian di Jakarta untuk melakukan negosiasi lintas sektoral, Pansus II menyepakati strategi baru yang lebih taktis. Pihaknya memilih untuk memanggil empat perusahaan pengelola PSN tersebut ke Kaltara.
“Rencana awal kita memang akan ke kementerian pusat untuk negosiasi agar kawasan pemukiman itu bisa dikeluarkan dari kawasan industri. Tapi dari hasil rapat tadi, diputuskan tidak perlu ke pusat. Insyaallah kita akan mengundang empat perusahaan pengelola PSN itu untuk kita ajak negosiasi,” ujar Muhammad Nasir.
Langkah ini diambil berdasarkan usulan dari masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Bulungan. Setidaknya ada sekitar 1.000 hektare lebih lahan yang diusulkan agar dikeluarkan dari wilayah PSN untuk dikembalikan fungsinya sebagai kawasan pemukiman murni bagi masyarakat lokal.
Lebih lanjut, politisi PKS itu membeberkan alasan mendasar di balik urgensi pembebasan lahan pemukiman tersebut.
Menurutnya, area yang masuk dalam plot kawasan industri tersebut sejatinya merupakan wilayah yang masih didiami secara aktif oleh masyarakat.
”Di situ kan banyak pemukiman masyarakat. Kalau diambil menjadi kawasan industri, warga bisa kehilangan pekerjaan, kehilangan tempat tinggal, bahkan di dalamnya juga ada fasilitas umum seperti pemakaman (kuburan). Itulah mengapa kawasan yang existing-nya masih didiami masyarakat harus dikeluarkan dari PSN,” tegasnya.
Saat disinggung mengenai status pembebasan lahan, Nasir mengungkapkan realisasi ganti rugi dari pihak pengelola sejauh ini masih sangat minim.
“Informasi yang kami dengar baru sekitar 8 hektare yang ada ganti ruginya, sisanya belum. Makanya, karena belum diganti rugi, kita ajukan saja agar dikembalikan menjadi kawasan pemukiman, tidak usah jadi kawasan industri,” tambahnya.
Nasir menekankan kejelasan status lahan ini harus masuk ke dalam Raperda RTRW agar masyarakat memiliki payung hukum yang kuat dan tidak ada protes di kemudian hari. Ia tidak ingin penetapan RTRW justru memicu konflik agraria yang merugikan warga lokal.
“Kita ingin menyelesaikan dulu masalah tumpang tindih dengan kawasan perusahaan ini sebelum kita ajukan ke pusat untuk rapat lintas sektoral (linsek) bersama kementerian terkait,” jelas Nasir.
Selain masalah PSN Mangkupadi, rapat tersebut juga merespons usulan terkait Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Nasir menyayangkan informasi dari pusat yang menyebutkan Kaltara merupakan satu-satunya provinsi yang belum mengajukan izin pertambangan rakyat.
Untuk itu, Pansus II berkomitmen segera mengundang Dinas ESDM guna membahas proses pengajuannya agar bisa diakomodasi dalam RTRW yang baru.
Mengingat kompleksnya masalah tumpang tindih lahan ini, Pansus II DPRD Kaltara menargetkan Raperda RTRW dapat rampung dalam waktu satu hingga dua bulan ke depan.
”Pembahasannya memang panjang karena banyak tumpang tindih lahan. Di sisi lain, Perda RTRW ini harus cepat selesai karena menjadi panduan utama kita dalam membangun daerah. Target kita 1-2 bulan ke depan mudah-mudahan bisa selesai, lalu kita bawa ke pusat untuk rapat lintas sektoral,” pungkas Sekretaris Pansus II DPRD Kaltara.(*/mt)
Discussion about this post