TARAKAN – Anggota Komisi 9 DPR RIÂ H. Alifudin, SE., MM mengajak seluruh lembaga negara ikut serta dalam pencepatan penurunan stunting. Menurutnya, percepatan penurunan stunting ini tidak bisa hanya dilakukan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) tetapi perlu peran pihak lainnya.
Apresiasi tersebut, disampaikan saat sosialisasi percepatan penurunan stunting yang dilakukan Komisi 9 DPR RI bersama BKKBN di Hotel Galaxi, Kota Tarakan, Kamis (21/7/22).
“Jadi komitmen Komisi 9 dengan BKKBN pusat sangat bagus, diantaranya kita berhasil menjadikan BKKBN sebagai koordinator penanganan stunting. Jadi yang menangani stunting ini, bukan hanya BKKBN tapi semua Kementerian, lembaga negara, bahkan sekarang melibatkan KASAD sebagai bapak asuh,” kata Alifudin.
Dikatakan Alifudin, anggaran penuntasan stunting ini, bukan hanya berasal dari APBN, tetapi juga APBD Pemerintah Provinsi serta Kabupaten dan Kota. Selain itu juga melibatkan CSR.
“Dalam penuntasan stunting ini, kita minta kepada perusahaan menggunakan CSR nya agar diarahkan untuk penuntasan stunting. Apalagi kalau di daerah itu sudah jelas ada anak yang jelas stunting,” pungkas politisi PKS.
Dijelaskan Alifudin, Komisi 9 DPR RI yang membidangi kesehatan dan tenaga kerja, langsung mengevaluasi BKKBN sebagai koordinator dalam menjalankan programnya melakukan penanganan stunting.
“Kami pantau terus. Gerakannya bukan hanya sekarang, tetapi menjadi gerakan pemerintah yang langsung dikomandoi oleh Presiden Jokowi,” ujar Alifudin.
Targetnya, dijelaskan Alifudin tahun 2045 tepatnya 100 tahun Indonesia merdeka, anak-anak menjadi generasi yang sehat dan kuat.
“Ini juga upaya peningkatan SDM, sebab dengan generasi yang sehat, kuat, Insyakallah 2045 Indonesia 100 tahun menjadi generasi yang sangat kuat. Kalau jadi anak-anaknya stunting, bagaimana anak-anak di negara ini kira-kira seperti itu,” ucap Alifudin.
Sebagai anggota DPR RI, Alifudin mengapresiasi program penanganan stunting di Kota Tarakan sepertibedah rumah, pembuatan air bersih, pembuatan jamban dan berbagai program lainnya.
“Beliau (Wali Kota Tarakan) juga mengusulkan pada saya agar dibantu penuntasan stunting di Kota Tarakan karena membutuhkan anggaran besar misal seperti pembuatan jamban sehat, bedah rumah itu bisa nanti dari Kementerian PU. Pembuatan air bersih, ini semuanya terintegrasi dengan Kemendagri,” beber Alifudin.
Keberadaan BKKBN ini, diterangkan Alifudin hanya memberikan data dimana daerah-daerah yang masyarakatnya banyan stunting. Data tersebut, untuk mengalokasikan anggaran di Kementerian dalam membantu pencegahan stunting.
“Jadi bukan berarti anggaran yang disiapkan itu ada di BKKBN, tetapi anggaran program bedah rumah teknisnya diserahkan kepada Kementerian yang membidangi. Kasad sebagai bapak asuh juga bisa mengarahkan pusat-pusat untuk menyalurkan CSRnya untuk peningkatan penuntasan stunting,” tutup Alifudin.(Iik/mt)
Discussion about this post