TARAKAN – Sebagai perwakilan masyarakat Kalimantan Utara di DPR RI, Deddy Yevri Hanteru Sitorus terus mendorong peningkatan ekonomi masyarakat Kaltara, salah satunya peningkatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang memiliki peluang besar di Kaltara.
Terbaru, bekerjasama dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil, Menengah (Kemenkop dan UKM). Deddy Sitorus melaksanakan Sosialisasi Jaring Aspirasi dan Informasi Masyarakat di Tarakan, Senin (24/6/2024).
Di ikuti ratusan masyarakat dan pelaku usaha UMKM, kegiatan ini juga dihadiri Kemenkop dan UKM melalui zoom, dan jajaran Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Tarakan.
Deddy Sitorus mengungkapkan, di Kaltara ini banyak sekali peluang usaha, peluang jasa, peluang UMKM, ketika benar – benar mau dimanfaatkan, pembangunan proyek strategis nasional PLTA dan KIPI terus berjalan dan membutuhkan ratusan ribu pekerja secara bertahap.
“Peluangnya besar sekali dengan 100 ribu pekerja secara bertahap kalau kita kali dua sudah dua ratusan ribu orang belum lagi penyedia jasa vendor dan sebagiannya, itu artinya membutuhkan banyak sekali barang dan jasa, produk-produk dan jasa produknya bisa UMKM makanan ringan warung, rumah makan, tempat kost, telor sayur, cabe, rental mobil, perahu, dan segala macam dan ini semua sebenarnya kesempatan,” ungkap Deddy Sitorus.
Deddy menegaskan, masyarakat Kaltara jangan sampai menonton jika pasokan kebutuhan datang dari luar daerah dan jangan salahkan pemerintah.
Maka melalui kegiatan ini, Kemenkop UKM
akan memberikan sosialisasi dan gambaran yang jelas apa yang dipikirkan Kementerian kedepan untuk Kaltara.
“Kalau tidak bisa sendirian, berdua, berlima, mau bikin apa, kita pikirkan serius, ada pasar terbuka luas,” sambungnya.
Sebagai anggota DPR RI dari Dapil Kaltara, Deddy Sitorus sejak awal terus mengawal pembangunan Proyek Strategis Nasional di Kaltara, maka harus dimanfaatkan sebaik mungkin.
Deddy mengatakan, UMKM Kaltara sudah berjalan namun belum maksimal, karena memang ada beberapa kendala yang dihadapi pelaku UMKM.
“Ada soal ijin edar setelah mereka (pelaku UMKM) membuat produk harus ada lisensi dari BPOM dan ini sering menjadi persoalan, sehingga tidak bisa di jual secara luas karena tidak ada ijin edar, sehingga terbatas. Ini sebenarnya perlu keterlibatan pemerintah daerah, pemerintah Kabupaten/kota dan provinsi harus bantu, kalau tidak kasian UMKM kita persoalan besar mungkin SNI termasuk akses lain, seperti permodalan dan lainya,” bebernya.
Deddy menegaskan, terkait persoalan ini harus mempergunakan semua sumber daya yang ada, sumber daya APBD, kemudian mendorong BUMN untuk memberikan permodalan, kredit, pelatihan hingga sosialisasi. (Ary/Iik)
