TANJUNG SELOR, Fokusborneo.com — Penggunaan Surat Perjanjian Kerja (SPK) palsu sebagai jaminan kredit menjadi pintu terungkapnya skema kredit fiktif di Bankaltimtara. Temuan Ditreskrimsus Polda Kaltara menunjukkan 47 fasilitas kredit diterbitkan tanpa dasar yang sah, dengan total kerugian negara mencapai Rp208 miliar.
Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kaltara, Kombes Pol Dadan Wahyudi mengungkapkan skema tersebut dijalankan melalui pola yang terstruktur, mulai dari pemalsuan dokumen hingga rekayasa proses analisis kredit.
“Fasilitas kredit ini diterbitkan tanpa ada pekerjaan yang benar. Seluruhnya dijamin dengan SPK palsu yang mencatut nama kementerian, BUMN, hingga pemerintah daerah,” jelas Dadan.
Ia menjelaskan, penyidik menemukan rangkaian manipulasi yang dilakukan untuk membuat proses pencairan kredit seolah sah, termasuk penyusunan laporan analisis yang tidak sesuai fakta serta kunjungan lapangan yang tidak pernah benar-benar dilakukan.
“Semua proses internal yang semestinya menjadi kontrol justru direkayasa. Ini menyebabkan kredit tetap cair meskipun jelas tidak memenuhi syarat,” katanya.
Penyidik juga mendapati puluhan debitur yang menerima fasilitas kredit masih berada dalam satu kelompok usaha atau memiliki hubungan langsung dengan pihak yang sama.
Kondisi tersebut sejatinya masuk dalam kategori one obligor, namun tidak pernah dijadikan pertimbangan oleh pejabat bank dalam menilai risiko.
“Seharusnya ini menjadi alarm risiko. Tapi proses persetujuan tetap berjalan karena ada rekayasa dari pihak internal bank,” ujar Dadan.
Dalam penyidikan, ditemukan pula adanya pemberian uang dan barang dari pemilik Indi Daya Group, BS, kepada pejabat kredit tertentu. Hal itu menjadi faktor tambahan yang memperlancar proses persetujuan kredit.
Hingga saat ini, enam tersangka telah ditetapkan dan ditahan. Empat di antaranya adalah mantan pejabat Bankaltimtara: DSM (mantan Pemimpin Kanwil Kaltara 2021–2024), RAS (mantan Pemimpin Kancab Tanjung Selor 2022–2023), DAW (mantan Pemimpin Kancab Tanjung Selor 2023–2024), serta AS (mantan Pemimpin Kancab Nunukan 2023–2024).
Dua tersangka lainnya, BS dan ADM, pemilik sekaligus beneficial owner Indi Daya Group, saat ini ditahan di Lapas Cipinang dan Lapas Salemba karena kasus berbeda.
Dadan menuturkan pemeriksaan telah melibatkan lebih dari 100 saksi, termasuk pihak bank, pihak-pihak yang dicatut dalam SPK, OJK, ahli keuangan negara, serta ahli pidana perbankan.
Ia menambahkan, penyidik menyita aset para tersangka senilai sekitar Rp30 miliar berupa uang tunai, rumah, tanah, dan sejumlah aset bergerak. Penelusuran aset tambahan masih terus berjalan.
“Koordinasi dilakukan dengan OJK, KPK, Korsupgah, dan manajemen Bankaltimtara. Kasus ini menjadi peringatan keras agar setiap proses kredit benar-benar melalui verifikasi dan pengawasan yang akurat,” tegasnya.
Dadan memastikan penyidikan akan terus diperluas, termasuk penelusuran aliran dana dan kemungkinan keterlibatan pihak lain.
Dadan memastikan penyidikan masih akan berlanjut, termasuk membuka peluang penetapan tersangka baru apabila ditemukan keterlibatan pihak lain.
Ia menegaskan penanganan kasus ini bukan hanya soal menindak pelaku, tetapi juga memperbaiki tata kelola perbankan agar lebih transparan dan akuntabel.
“Setiap temuan baru akan ditindaklanjuti. Penegakan hukum harus berjalan bersamaan dengan penguatan sistem agar penyimpangan seperti ini tidak memiliki ruang lagi,” ujarnya. (**)
Discussion about this post