Polemik Pertalite ‘Dioplos’ Jadi Pertamax, Ini Tanggapan Hasan Basri

JAKARTA – Isu dugaan pengoplosan Bahan Bakar Minyak (BBM) RON 90 (Pertalite) menjadi RON 92 (Pertamax) oleh PT Pertamina Patra Niaga mengguncang publik.

Ketua Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT) DPD RI, Hasan Basri, mendesak Pertamina untuk segera memberikan klarifikasi dan mempertanggungjawabkan isu tersebut.

“Isu ini sangat meresahkan masyarakat. Jangan sampai opini negatif berkembang dan merusak kepercayaan publik terhadap kualitas BBM yang dijual di SPBU,” tegas Hasan Basri melalui keterangan press rilisnya, Jumat (28/2/25).

Desakan ini muncul setelah Kejaksaan Agung mengungkapkan dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018-2023.

Dalam kasus ini, Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan, diduga melakukan pembelian RON 90 namun melakukan pembayaran untuk RON 92. RON 90 tersebut kemudian dioplos di storage/depo untuk menjadi RON 92, yang menurut Kejaksaan Agung, tidak diperbolehkan.

Hasan Basri menyoroti pentingnya transparansi dalam sistem verifikasi dan pengawasan kualitas RON. Ia menekankan bahwa masyarakat berhak mendapatkan informasi yang jelas dan akurat, bukan disinformasi.

“Kami prihatin dengan isu yang menyebutkan bahwa RON 90 bisa disamakan dengan RON 92. Ini menimbulkan pertanyaan besar terkait kualitas bahan bakar yang dijual,” ujarnya.

“Jangan sampai isu yang beredar justru merusak kepercayaan masyarakat terhadap kualitas BBM,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Hasan Basri meminta agar klarifikasi tidak hanya disampaikan dalam forum rapat di DPR, tetapi juga melalui konferensi pers agar dapat diakses langsung oleh publik.

“Sebagai mitra Komite 1 DPD RI, kami mendukung penuh langkah Kejaksaan Agung dan meminta agar semua pihak yang terlibat diperiksa tanpa pandang bulu. Kami juga mengapresiasi Presiden Prabowo yang telah memberikan atensi khusus pada masalah ini. Kepercayaan masyarakat harus dikembalikan,” tegasnya.

“Para menteri yang terlibat dalam pengangkatan jajaran direksi dan komisaris Pertamina juga harus turut bertanggung jawab,” pungkasnya.

Isu ini telah menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat, terutama para pengguna kendaraan bermotor. Mereka khawatir telah dirugikan dengan membeli BBM yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang tertera.

Klarifikasi dari Pertamina sangat dinantikan untuk meredakan kekhawatiran publik dan mengembalikan kepercayaan terhadap perusahaan BUMN tersebut.(**)