TARAKAN, Fokusborneo.com – Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Hj. Aluh Berlian, dengan tegas menolak wacana penghapusan transportasi bus yang mengantar penumpang ke dermaga Pelabuhan Tengkayu 1 Tarakan. Menurutnya, kebijakan tersebut akan menambah masalah baru dan sangat membebani masyarakat.
Penolakan ini disampaikannya dalam Rapat Gabungan Komisi DPRD Kaltara yang digelar untuk membahas penataan Pelabuhan Tengkayu 1 yang dinilai semrawut.
Rapat ini dihadiri berbagai stakeholder terkait, termasuk Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPR-Perkim), Dinas Perhubungan, serta UPTD Pelabuhan Tengkayu 1.
Pertemuan yang berlangsung di Ruang Pertemuan Hotel Tarakan Plaza, Kamis (13/11/25), dipimpin Wakil Ketua DPRD Provinsi Kaltara, Muddain, didampingi Wakil Ketua Komisi IV, Syamsuddin Arfah, dan turut dihadiri Pjs. Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kaltara, Bustan.
Hj. Aluh Berlian menyoroti dampak langsung penghapusan bus terhadap penumpang, terutama mereka yang membawa banyak barang, anak-anak, atau anggota keluarga yang sakit.
”Bawa anak, bawa orang tua sakit, lagi bawa barang, itu perlu dipertimbangkan. Kita menghapus bus tapi kita tidak menyiapkan fasilitas lainnya,” tegas Aluh Berlian.
Ia membandingkan kondisi di pelabuhan dengan bandara. “Oke kita bisa membandingkan antara pelabuhan dan bandara. Di bandara ada troli untuk membawa barang, di pelabuhan kita lenteng kiri kanan plus gendong anak. Lah, ini harus kita pertimbangkan juga ” ujarnya.
Politisi perempuan ini menekankan agar tidak mengambil kebijakan yang justru mengorbankan masyarakat. Ia mengingatkan para pengambil kebijakan mungkin tidak merasakan kesulitan yang dihadapi masyarakat biasa.
”Jangan kita menghapus satu sisi tapi korbannya juga masyarakat, betapa beratnya mereka,” tegasnya.
Aluh Berlian juga menyoroti beban biaya tambahan bagi masyarakat, seperti biaya jasa porter yang terkesan sepele namun memberatkan.
“Belum lagi yang tidak punya uang, itu aja mereka menjadi masalah. Kuli (porter) dari speed ke atas itu 5.000 juga menjadi beban juga buat masyarakat. Nah, ini perlu solusi Pak dari kita,” tambahnya.
Meski demikian, ia setuju dengan pandangan anggota dewan lain bahwa pelabuhan harus dibenahi. Menurutnya, pelabuhan adalah ikon yang seharusnya memberikan rasa aman, nyaman, dan indah bagi siapa saja yang datang.
”Saya setuju dengan teman-teman, pelabuhan ini merupakan ikon daripada Nusantara. Bagaimana orang masuk ke pelabuhan itu merasa aman, nyaman, dan indah. Ini jujur saya katakan, begitu kita nyampe di pelabuhan itu kesannya kumuh Pak, tidak ada batas-batasnya, kumuh Pak mulai dari depan,” kritiknya.
Ia juga menyentil lambatnya tindak lanjut dari rapat-rapat sebelumnya terkait penataan pelabuhan, termasuk soal Pedagang Kaki Lima (PKL).
”Mohon maaf, kami dari Komisi 3 paling sering kami ke pelabuhan. Mulai dari PKL pernah juga rapat dengan pajak, kita menghasilkan ada beberapa klausul pada saat itu tapi tidak ada tindak lanjutnya. Itu menjadi beban tersendiri juga buat kami,” ungkapnya.(**)
Discussion about this post